Anggaran Rumdin Walikota, Suara Rakyat Vs Gimmick Politik

OPINI,kahamibengkulu.com – Dalam beberapa hari ini mencuat isu soal anggaran pembangunan rumah dinas walikota Bengkulu, yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar 70 miliar melalui dana APBD, diperoleh informasi ada usulan dana tambahan sebesar Rp. 70 miliar kembali. Sehingga anggaran untuk pembangunan Rumdin Walikota membengkak menjadi Rp. 140 miliar. Mencuatnya, soal anggaran Rumdin ini pertama kali dilontarkan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripurna
DPRD atas pengantar nota penjelasan walikota Bengkulu atas Raperda tentang APBD TA 2023.

Isunya semakin memanas ketika persoalan anggaran Rumdin ini dibanding-bandingkan dengan alokasi anggaran lain yang dianggap sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi anggarannya dialokasikan dalam APBD sangat minim dan berbanding terbalik dengan anggaran yang dialokasi untuk pembangunan rumdin. Sebutnya saja misalnya anggaran untuk penanganan banjir yang hanya dianggarkan dalam APBD sebesar 8,5 miliar. Padahal persoalan banjir Kota Bengkulu, dinilai urgen dan mendesak.

 

BACA JUGA; Dimana Kaum “Rebahan” Ditengah Isu Kerakyatan

 

Dalam konteks ini saya tidak akan nyelimet membahas soal teknis penganggaran pembangunan melalui APBD. Tapi saya mencoba melihatnya dalam spektrum yang lebih dinamis dalam berbagai sudut pandang, dengan berusaha seobyektif mungkin mengupas apa yang menjadi persoalan utamanya.

Pertanyaan yang muncul di publik apakah isu ini benar-benar suara rakyat atau hanya sekedar gimmick politik yang dibaluti narasi populis ? Jika penolakan soal anggaran rumdin ini benar-benar dilakukan dalam rangka menjalan fungsi pengawasan anggota DPRD dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi konstituennya, maka sebenarnya itu yang diharapkan masyarakat. Jadi anggota DPRD bukan sekedar stempel dan membawa koor setuju saja terhadap kebijakan pemerintah, tetapi menjadi kanal dan mandatory dalam memperjuangan kepentingan serta aspirasi rakyat.

Namun sebaliknya, jika isu ini sengaja “digoreng” untuk sekedar dijadikan “panggung” politik dalam konteks kontestasi Pilwakot, hal ini tidak saja menjadi rakyat sekedar kuda troya tetapi sekaligus memanipulasi suara rakyat hanya untuk kepentingan politis elitis. Dalam bahasa politik, tidak lebih sekedar gimmick politik.

Saya melihat persoalan ini lebih pada mis komunikasi saja antara beberapa orang anggota DPRD dengan pihak Pemkot dalam mengkritisi postur dan alokasi anggaran prioritas dalam APBD 2023. Sebenarnya, DPRD dan Pemkot melalui pembicaraan pada level teknis bisa melakukan sinkronisasi dan bahkan sampai pada tahap refocusing dan realokasi. anggaran. Misalnya, refocusing dengan merealokasi anggaran utuk penanganan banjir, penyediaan modal bagi UMKM, dan program pengentasan kemiskinan lainnya.

Intinya, keinginan rakyat itu sederhana yaitu bagaimana APBD itu benar-benar dialokasikan untuk peningkatan ekonomi yang pada gilirannya berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Yakni, melalui berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dibiayai melalui dana APBD.

Jika kita melihat memang program walikota selama terkesan mercusuar dan menyedot anggaran besar, sebut aja misalnya pembangunan RSHD, program jalan mulus, bantuan beras dan mie kepada seluruh warga, serta renovasi masjid taqwa. Tapi kita harus akui secara jujur dan obyektif bahwa program tesebut terlepas dari segala kontroversinya dirasakan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Hanya saja terkait soal anggaran rumah dinas walikota, kita juga harus jujur dan obyektif bahwa perlu dievaluasi dan ditinjau ulang. Soalnya, anggaran yang dialokasikan terlalu besar sementara manfaatnya kurang menyentuh kepentingan masyarakat dan belum begitu urgen. Kalo pun tetap ingin dilanjutkan, maka anggarannya tidak harus sebesar yang ada sekarang.

 

BACA JUGA; Lalai Atasi Banjir; Warga Bisa Gugat Class Action Pemerintah

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yg vital untuk mendorong program pembangunan daerah yang pengelolaannya harus kredibel dan berdampak ke publik. Dengan demikian tata kelola anggaran daerah harus benar-benar akuntabel dan pro rakyat. Soalnya, secara filosofis APBD itu adalah dana yang dikumpulkan dari pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lain yang dipungut dari rakyat. Maka karenanya APBD sering disebut sebagai uang rakyat yang dimandatkan kepada pemerintah dan DPRD dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaannya. Seharusnya, sudah menjadi kewajiban DPRD dalam mengawal, mengalokasikan, dan mengawasi dana APBD oleh pemerintah. Dalam konteks ini, DPRD selain memiliki fungsi budjeting (penganggaran) bersama-sama dengan pemerintah, juga melekat fungsi pengawasan dan legislasi (mengesahkan) Perda APBD.

Oleh sebab itu isu APBD pro rakyat sejatinya harus terus dibicarakan. Melalui postur APBD kita bisa mengetahui ke mana orientasi kebijakan politik suatu pemerintah daerah. Apakah sudah mengakomodasi kepentingan rakyat atau hanya bersifat proyek oriented yang sama sekali tidak menyentuh kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2023, yang sebenarnya untuk memenuhi mandat Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam Permendagri 84 Tahun 2022 ink penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh : Elfahmi Lubis – Akademisi, Presidium MW KAHMI Bengkulu

mwkahmi bengkulu

Website Resmi Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu

Learn More →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *